Justitia ET PAX - Jurnal Hukum

Buku ini berisi tentang: 1. Pitpaganda sebagai penunjang perdagangan dan karya intelektual berkategori merek 2. Perlindungan hukum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk mewujudkan refo…

Warta Perundang-Undangan -- Edisi 168 Tahun 2015

Majalah ini diantaranya berisi tentang: 1. UU No 3 Tahun 2015 tentang Pedoman perubahan atas UU No 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015; 2. PP No 2 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan UU No 7 …

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaks…

Buku ini diharapkan menjadi pegangan Organisasi perangkat daerah dalam pelaksaan hak dan kewajiban pemerintah daerah serta memastikan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pemenuhan pelayanan (teru…

Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan

Buku ini dapat digunakan para pembaca tidak hanya terbatas untuk referensi para mahasiswa dan dosen s1, s2, s3 ilmu hukum dan krimonologi tetapi juga para praktisi hukum maupun birokrasi atau siapa…

Informasi Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogy…

Buku ini diantaranya berisi tentang: 1. Katalog UU, Katalog Peraturan Pemerintah, Katalog Peraturan Presiden 2. Katalog Peraturan Menteri Dalam Negeri, Katalog Perda DIY, Katalog Perdais DIY 3. …

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Edisi

-

ISBN/ISSN

--

Deskripsi Fisik

vii + 141 hlm., 12,5 cm x 17,2 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 IND p

Ensiklopedia Rumah-Rumah Adat Nusantara

Rumah adat bagi bangsa Indonesia merupakan ciri khas tiap-tiap suku daerah. Ini merupakan salah satu bukti kebudayaan indonesia itu sungguh beraneka ragam. Namun walaupun berbedabeda bukan berarti …

Biofuel Melawan Ketidakpastian Energi

Biofuel merupakan salah satu jenis bahan bakar alternatif yang dikembalikan dalam usaha mengantisipasi habisnya sumber bahan bakar konvensional (minyak dan gas bumi) dan mengurangi penurunan kualit…

Undang-Undang Kesehatan & Keperawatan

Buku ini dilengkapi dengan: 1. UU nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa 2. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 4. Peraturan Menter…

Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi

Sistem kepartaian tidak dapat dilepaskan dari kualitas partai-partai politik itu sendiri. Kualitas partai politik sebagai salah satu institusi demokrasi akan mempengaruhi kualitas sistem kepartaian…

Komunikasi Pemasaran Politik

Pada bagian pertama buku ini, ditonjolkan berbagai pengalaman kerja lapangan kasus pemenang pemilihan umum ditingkat provinsi dan juga nasional, mendeskripsikan secara empirik namun dilengkapi ruju…

Sejarah Politik Indonesia Modern: Kajian Politik, Politik Islam, Pemerintahan…

Politik indonesia adalah politik yang sangat penuh dengan berbagai fenomena. Dalam sejarahnya politik indonesia menciptakan perubahan demi perubahan menuju alam demokrasi, sebagaimana yang ditulis …

Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme Internasional

Buku ini secara tuntas mengkaji politik luar negeri Indonesia dalam isu terorisme internasional. Kajian ini masih sangat langka menarik minat para pembaca untuk melakukan studi lanjut. Padahal isu …

Sayonara KPK

Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang pernah diberikan untuk bergabung di KPK, dan sebagai bagian dari upaya untuk memelihara tradisi akademis, penulis menuangkan penggalankisah…

Ensiklopedi Ilmu-Ilmu sosial 2

Buku ini adalah ensiklopedia tentang ilmu-ilmu sosial

Ensiklopedi Ilmu-Ilmu sosial 1

Buku ini adalah ensiklopedia tentang ilmu-ilmu sosial

Kewirausahaan : Teori, Kasus dan Solusi

Dalam buku ini dijelaskan proses dan tahap-tahap untuk meniti karir menjadi seorang wirausahawan. Sejatinya setiap wirausahawan harus memiliki ruhujan dan pengalaman. Rujukan dan pengalaman adalah …

Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Reformasi di bidang sumber daya air sangat diperlukan mengingat adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya air seiring dengan perubahan ikilm, hidrometeorologi dan perilaku masyarakat…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi

Dilengkapi dengan: 1. UU No 5 Tahun 1998 2. UU No 9 Tahun 1998 3. UU No 12 Tahun 2006 4. UU No 14 Tahun 2008 5. UU No 40 Tahun 2008

Keistimewaan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta

Keragaman potensi lingkungan dan berbagai sistem kehidupan yang berkembangnya di DIY merupakan keistimewaa yang diharapkan mampu meningkatkan daya dukung pembangunan. Keistimewaan lingkungan juga d…

Preservation and Conservation of Cultural Heritage in Indonesia

This book will try to put forward collection of ideas, policies programs and activities regarding preservation and conservation of cultural heritage with special reference to the actual cases in in…

Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 - Sistem Perwakilan …

Buku ini menarik untuk dibaca karena di dalamnya membahas tentang keberadaan MPR RI pada masa berlakunya UUD 1945 yang dimulai periode pertama, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, pada periode…

Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dengan Malaysia dan Singapura

Buku ini membahas tentang perbatasan wilayah laut Indonesia dengan dua negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura serta sejarah dan isu perkembangannya terkait hal ini. Dengan karakter sebagai…

Bahan Ajar Pelatihan HAM bagi Guru

Guru memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Dalam tugas-tugasnya, guru juga sangat berpotensi melakukan pelanggar…

Kita Bisa Gaul Tanpa Narkoba

Buku ini merupakan buku pencegahan narkoba untuk remaja

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tah…

Buku ini diperbanyak oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Disk…

Buku ini diperbanyak oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik

Pemberdayaan, dewasa ini telah menjadi program nasional melalui PNPM (Program NAsional Pemberdayaan Masyarakat), sehingga tidak satupun SKPD yang tidak memiliki program/kegiatan pemberdayaan masyar…

Manajemen Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan Otonomi daerah telah diperkenalkan konsep Good Governance (Kepemerintahan yang baik). Pemerintah daerah harus dikelola dengan baik, dengan menerapkan asas fundamental transparansi…

Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No 5/1979, UU No 22/1999, & UU No…

Kebijakan yang mengatur mengenai desa pada realitasnya belum mampu mewujudkan kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa ibarat obyek eksperimentasi regulasi. Buku ini hadir untuk member…

Pemilu Nasional Serentak 2019

Sulit dipungkiri bahwa secara prosedural sudah banyak kemajuan di balik penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg), terutama sejak era reformasi. Namun persoalannya, pileg serentak seperti berlangsu…

Panduan Praktis Perpajakan bagi Bendahara Pemerintah

Bendahara pemerintah memiliki peran penting dalam memasukkan penerimaan pajak ke kas negara. Tigas Bendahara pemerintah melakukan pemotongan dan pemungutan pajak negara pada setiap pembayaran atas …

Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Suatu Pendekatan Hukum yang Per…

Keterlibatan perempuan dalam politik selalu ditandai dengan "penghadangan", tidak saja oleh sistem politik patriarkhal, tetapi juga oleh sistem hukum yang di dominasi oleh paradigma laki-laki. Kare…

Warta Perundang-Undangan -- Edisi 170 Tahun 2015

Majalah ini berisi tentang: 1. UU No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 2. PP No 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indo…

Model Kerakyatan dalam Pengembangan Energi Terbarukan: Kasus Pengembangan Par…

Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu provinsi yang dikenal dengan atmosfer akademisnya, kemudian membuat energi tidak hanya terbatas dalam dinamika kajian, tetapi juga turut terlibat dala…

Perempuan di Persimpangan Parlemen Studi dalam Perspektif Politik Hukum

Keterwakilan perempuan dilembaga legislatif, walaupun telah menunjukkan perkembangan dengan adanya kuota 30%, namun masih perlu langkah taktis dan praktis dalam upaya peningkatan keterwakilan terse…

Berpolitik dengan Biaya Murah (solusi Mencegah Politisi Korupsi)

Pasca oemilu Legislatif 2009 diperkirakan caleg yang mengalami gangguan jiwa lazim sebanyak 180.000 orang, gangguan jiwa berat 4.800 orang dan yang memerlukan perwatan di rumah sakit 480 orang (Dr.…

Problematika Ketetapan MPR dalam Perundang-Undangan Indonesia

Sejak adanya perubahan UUD 1945 di Tahun 1999-2002, kewenangan MPR mengalami reduksi di pasal 3 dan tidak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat GBHN maupun ketetapapan MPR. dan untuk menindaklanjut…

Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia

Buku ini disusun dalam rangka antisipasi karena adanya beberapa fenomina di masyarakat seperti pancasila menjadi semacam ketabuan dan barang aneh, Pancasila seolah tenggelam dalam pusaran sejarah m…

Warta Perundang-Undangan -- Edisi 174 Tahun 2015

Majalah ini berisi tentang: 1. PP No 20 Tahun 2015 tentang Praktik akuntan publik; 2. Permen Dalam Negeri No 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,…