Sekretariat DPRD DIY Perkuat Layanan Hukum Digital melalui Koordinasi ke DPRD DKI Jakarta
Jakarta, jdih.dprd-diy.go.id – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum, Sekretariat DPRD DIY melaksanakan kegiatan koordinasi ke Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (5/5/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Subbagian Dokumentasi dan Humas Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Koordinasi ini dilakukan sebagai langkah penguatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya dalam pengembangan website serta pengelolaan kajian kebijakan. Rombongan Sekretariat DPRD DIY yang terdiri atas Celly Cicellia, S.IP., M.PA dan Intan Widyastuti, S.H. diterima langsung oleh Kasubbag Publikasi dan Informasi DPRD DKI Jakarta, Tri Indra Gunawan, S.H., M.Si beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai berbagai aspek pengelolaan JDIH, mulai dari struktur organisasi pengelola website, mekanisme input dan validasi dokumen hukum, pengelolaan metadata, hingga strategi pemenuhan indikator penilaian e-report dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Selain itu, rombongan Sekretariat DPRD DIY juga mengunjungi perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk melihat secara langsung pengelolaan koleksi, sistem layanan, serta digitalisasi bahan referensi hukum. Diskusi turut membahas tantangan dan strategi pengembangan perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna layanan informasi.
Celly Cicellia menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran sekaligus penguatan pengelolaan JDIH dan inovasi layanan informasi hukum di lingkungan Sekretariat DPRD DIY.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran dan penguatan pengelolaan JDIH serta inovasi layanan informasi hukum,” ujarnya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Sekretariat DPRD DIY dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digital, khususnya di bidang dokumentasi dan informasi hukum.